Isu PPPK Kian Liar, Ketua Ombudsman Perwakilan Jambi Centil Pj Bupati Kerinci

KERINCI, JAMBI - Isu kecurangan kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 Kabupaten Kerinci makin hari kian liar dikonsumsi oleh publik, postingan miring dari peserta yang tidak lulus pun tak terbendung menghiasi berbagai media sosial.

Ratusan peserta seleksi  dibuat meradang kerena merasa dicurangi dengan hasil pengumuman yang ditandatangani oleh Sekretaris daerah, Kepala BKSDM dan kepala dinas Pendidikan kabupaten Kerinci.

Baca juga: Polisi Jambi Berhasil Ungkap Misteri Pembunuhan Sadis di Tungkal Ulu

Pasalnya nilai hasil ujian seleksi PPPK yang mereka peroleh dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang bersertifikat malah terjun bebas setelah hasil ujian itu diumumkan Pemerintah Kabupaten Kerinci, Rabu (22/12/2023).

Polemik yang mengejutkan publik itu tak luput dari sorotan berbagai kalangan. Tak terkecuali ketua Ombudsman RI perwakilan Provinsi Jambi Saiful Roswandi.

Baca juga: Sukamta Kecam Penembakan Jurnalis Al-Jazeera oleh Tentara Zionis

Saat dihubungi Indonesiasatu.co.id, Senin (25/12/2023), ia mengatakan agar Pj Bupati Kerinci mengawasi bawahannya terkait dengan isu miring yang beredar di tengah masyarakat.

"Pj Bupati Kerinci dapat mengawasi hal ini. Jangan sampai menimbulkan kesan selaku Pj Bupati yang baru menjabat namun tidak bisa mengawasi kinerja bawahan dengan baik, " ungkap Saiful Roswandi saat dihubungi melalui pesan singkat.

Baca juga: Satlantas Polres Kerinci Akan Tertibkan Dump Truck Pengangkut Material PLTA

Selain itu, ia berharap agar peserta yang merasa dirugikan agar menyatakan komplain kepada pihak yang berwenang terlebih dahulu, dalam hal ini adalah BKSDM kabupaten Kerinci.

" Iya, silahkan ajukan komplain ke BKSDM terlebih dahulu, Jika nanti tidak ditanggapi, silahkan lapor ke ombudsman melalui nomor Whatshapp 08119593737, " ungkap ketua Ombudsman perwakilan Jambi itu menambahkan.

Baca juga: Surat Permintaan Klarifikasi pada Sekjen Kemenkes Bocor, Ombudsman RI Berikan Penjelasan

Data yang dihimpun, awal polemik bermula dari nilai 70 persen Computer Assisted Test (CAT) para peserta berkurang setelah adanya 30 persen nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) dari pemerintah daerah. 

Alhasil, mereka menuding adanya permainan di bawah meja yang dilakukan oleh pihak terkait. Hal itu terdeteksi setelah para peserta yang mengantongi nilai CAT tinggi tiba - tiba tidak lulus, sedangkan peserta yang mengantongi CAT rendah tapi berhasil lulus seleksi.

Baca juga: Jaksa Agung RI Lakukan Penyelidikan Dugaan Kasus Tipikor Proyek Pembangunan Pabrik Blast Furnance

Hingga berita ini dipublis, indonesiasatu.co.id belum mendapat keterangan resmi dari pihak BKSDM Kabupatem Kerinci.(Sony)